Kamis, 07 Juni 2012 - 16:03:22 WIB
SK Rekomendasi Menunggu Penjelasan Dirjen Otda
Diposting oleh : Endy
Kategori: Ekonomi - Dibaca: 341 kali

                            Plt Gubsu Tegaskan Dukung Pemekaran Simalungun Hataran
                                   SK Rekomendasi Menunggu Penjelasan Dirjen Otda

Barani-News

Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menegaskan dukungannya terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran yang diusulkan elemen masyarakat Simalungun. Surat Keputusan rekomendasi terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun akan ditandatangani Gatot apabila pertimbangan dari Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri memperbolehkannya.
Hal tersebut ditegaskan Gatot saat menerima kehadiran panitia pemekaran Kabupaten Simalungun dan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah antara lain Ketua DPRD Sumatera Simalungun Binton Tindaon, Anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Simalungun Janter Sirait, Ketua Badan Pemekaran Simalungun Hataran Sadar Sinaga, Ketua KNPI DPD Simalungun Elkananda Shah, Asisten I Pemerintahan  Kabupaten Simalungun Huberlun Hutagaol di Kantor  Gubsu, Jumat (4/3). Hadir mendampingi Plt Gubsu, Sekda Provsu H NUrdin Lubis, SH, MM, Asissten Pemerintahan Setda Provsu Hasiholan Silaen, Kepala Biro Pemerintahan dan lain sebagainya.
Kehadiran elemen masyarakat Simalungun tersebut meminta dukungan dan rekomendasi Plt Gubsu terhadap usulan pemekaran yang disampaikan Pemkab Simalungun pada tanggal 2 Maret silam yang melampirkan hasil kajian kebutuhan pemekaran dan rekomendasi Bupati dan DPRD Simalungun.
Menanggapi hal tersebut Plt Gubsu mengatakan pada dasarnya mendukung aspirasi yang disampaikan, namun pihaknya belum dapat menerbitkan SK rekomendasi karena masih menunggu fatwa dari Dirjen Otda perihal kewenangan seorang Gubernur berstatus Pelaksana Tugas. Karena sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132 disebutkan bahwa pejabat yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah dilarang melakukan berbagai hal termasuk membuat kebijakan tentang pemekaran daerah. Dengan demikian Gatot yang berstatus Pelaksana Tugas berdasarkan PP tersebut tidak berwenang memberi rekomendasi. Untuk menegaskan hal tersebut, Plt Gubsu meminta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri cq Dirjen Otda perihal wewenang dirinya apakah diperbolehkan menandatangani
rekomedasi sebagaimana masyarakat Simalungun.
"Kalau memang diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan, saya teken hari ini juga surat rekomendasi dukungan dan persetujuan pemekaran itu. Namun saya tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek politis saja, karena ada ketentuan dan aturan yang harus  saya ikuti," tegas Plt Gubsu. Menanggapi hal tersebut, Hasiholan Silaen juga menambahkan bahwa draft surat keputusan Plt Gubsu  sudah disiapkan menunggu hasil pertimbangan dari Dirjen Otda.
Membuktikan keseriusan perkataannya, dihadapan para tokoh yang hadir, Plt Gubsu kemudian menelpon Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah dan meminta agar segera memberikan jawaban atas surat permohonan pertimbangan yang diirimkan pihaknya. Dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya Pemrovsu tidak akan menghambat aspiras di elemen masyarakat. "Kami akan segera menindaklanjuti ini," ujar Gatot.
Sementara itu Ketua KNPI Simalungan Elkananda Shah menjelaskan niat kedatangan berbagai tokoh masyarakat ke hadapan Plt Gubsu adalah ingin mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi terhadap usulan pemekaran yang sudah diajukan. "kami sedari awal ikut memperjuangkan pemekaran Simalungun ini menghendaki percepatan prosesnya, sehingga keinginan masyarakat Simalungun selama 12 tahun dapat terwujud," kata Elkananda.
Sementara itu anggota DPRD Sumut Janter Sirait dalam kesempatan itu menjelaskan bawa usulan pemekaran yang diajukan sebenarnya bukan usulan baru. Pemekaran Kabupaten Simalungun ini sudah lama diajukan dan telah mendapatkan rekomendasi oleh Gubernur Sumut M Rudolf Pardede pada tahun 2007. Namun, lanjut dia, karena adanya perubahan peraturan mengenai persyaratan pemekaran sehingga membutuhkan berbagai kelengkapan berkas baru, maka pihaknya kembali mengusulkan pemekaran dimaksud.



0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)