Kesetaraan Gender di Bidang Politik Belum Signifikan

Kamis, 31 Januari 2013

Administrator

Politik

Dibaca: 2359 kali

Kesetaraan Gender di Bidang Politik Belum Signifikan

Medan, barani-news
Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST mengungkapkan kesetaraan gender belum teraplikasi sepenuhnya dalam keterwakilan perempuan di bidang politik secara signifikan. Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan, namun masih jauh dari angka 30% sebagaimana amanat undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
Hal tersebut disampaikan PLt Gubsu melalui sambutannya yang dibacakan Sekda Provsu Nurdin Lubis, SH, MM pada acara pelantikan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) periode 2011-2015  di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (03/02). Dalam acara yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Sekjen KPPI Pusat Ratu Dian Hatifah, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan  Anak dan Keluarga Berencana Drg Iis Faizah Hanum, MKes tersebut, Nurhasanah, S.Sos dilantik sebagai Ketua KPPI Sumut.
Keseterwakilan perempuan di bidang politik menurut Plt. Gubsu sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-udang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dimana ditegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat megajukan calon anggota DPR di setiap tingkatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Namun realitas yang terjadi, lanjut Plt. Gubsu, ternyata keterwakilan perempuan di partai politik belum sesuai harapan.
Meskipun harus diakui, jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 11,3 persen pada pemilu 2004 menjadi 18% pada pemilu 2009. Tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan yakni 30 persen.

Dalam acara tersebut, sebanyak 38 pengurus yang dilantik diambil sumpahnya oleh Sekjen KPPI Pusat Ratu Dian Hatifah. Ratu mengatakan bahwa hingga kini keberadaan KPPI masih sangat diperlukan, demi memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sejak berdiri pada tahun 2000, keterwakilan perempuan di parlemen baru 18 persen dan mengalami pasang surut di setiap pemilu. Pada 2009 ada 110 anggota KPPI yang duduk di DPR Ri, sedangkan  di tingkat kabupaten dan propinsi jumlahnya beragam. 

Rendahnya partisipasi perempuan dalam kancah politik di Indonesia salah satunya menurut Plt. Gubsu disebabkan faktor konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subjek yang kurang representatif. "Karenanya, melalui agenda pelantikan pengurus KPPI Sumut ini, saya berharap partisipasi perempuan dalam kancah politik dapat lebih ditingkatkan," imbuh Gatot.
Sementara itu, Ketua KPPI Sumut Nurhasanah mengatakan KPPI Sumut ini merupakan wadah para perempuan yang berkecimpung di partai politik. Melalui organisasi KPPI Sumut ini pihaknya akan memperjuangkan keterwakilan politik perempuan di partai politik dan mensosialisasikan berbagai persepektif perempuan di partai politik. "Ini adalah wadah berkumpul, belajar, bersatu para poltikus perempuan. Wadah memperjuangkan peran politik perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah masyarakat," ujar Nurhasanah. 

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas