Mendorong Sumatera Utara Menjadi Provinsi Inklusif Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 11 Desember 2014

Endy

Hukum

Dibaca: 3511 kali

Pelaksana : IKOHI Sumatera Utara, KKPK, Antropologi FISIP USU, BAKUMSU, FMN, HaRI, AJI, dan Pusham Unimed Medan, 10 Desember 2014.

Dalam rangkaian Pelaksanaan Peringatan HaRI HAM Sedunia Tahun 2014, 8 lembaga di Sumatera Utara menyelenggarakan rangkaian kegiatan salah satunya Seminar : “Mendorong Sumatera Utara menjadi Provinsi Inklusif Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat”. Kegiatan ini penting dalam rangka memorialisasi bahwa korban-korban pelanggaran HAM berat masih belum mendapatkan pengakuan dan keadilan atas kekerasan struktural yang di alami korban dan keluarga korban.

Memorialisasi menjadi penting agar tidak terjadi pengulangan kekerasan yang akan mengakibatkan timbulnya korban kekerasan berikutnya. Kagiatan dimulai dengan Lounching buku “Menemukan Kembali Indonesia” sebagai sebuah hasil riset yang melibatkan banyak pihak selama 2 tahun di Indonesia. Buku kemudian di berikan kepada stake holder kunci di Sumatera Utara oleh KKPK dan IKOHI Sumatera Utara.

Selanjutnya Kegiatan di ikuti dengan seminar : Mendorong Sumatera Utara menjadi Provinsi Inklusif Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat, yang di hadiri oleh Nancy Sunarno (KKPK), Ferlin H Nainggolan (Staf Ahli Bidang Hukum), Dianto Bachriadi (Komnas HAM), Betty Ikha Omas (Staff Ahli LPSK), Zulkifli Lubis (Departemen Antropologi FISP USU, Suwardi (IKOHI Sumatera Utara). Kegiatan diskusi panel ini di moderasi oleh Saurlin Siagian, MA (UMA). Ferlin H Nainggolan (Staf Ahli Bidang Hukum) dalam paparannya mengungkapkan bahwa Sumatera Utara membuka ruang bagi korban-korban pelanggaran HAM.

Sudah ada regulasi nasional yang mengatur hak-hak korban. Nancy Sunarno dari Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menyatakan bahwa buku Menemukan Kembali Indonesia merupakan hasil riset yang dilakukan oleh KKPK. KKPK menemukan bahwa pola kekerasan yang terjadi pada empat dasawarsa terdiri dari pembasmian, kekerasan dalam perampsan sumber daya alam, penyeragaman dan pengendalian, kekerasan antar warga, kekerasan terhadap perempuan, dan adanya kebuntuan hukum. Dianto Bachriadi, dalam paparannya menyatakan bahwa memahami tragedi 65 dalam bingkai konflik agraria di Sumatera Utara bukanlah hal yang mudah.

Pada masa itu, peristiwa pembantaian manusia yang terjadi pasca setelah 65 tidak bisa dilihat dengan sederhana. Korban dinyatakan hampir 2 juta di Indonesia, namun pimpinan militer menyatakan sudah membasmi lebih 3 juta jiwa. Tidak ada angka pasti dari pihak otoritatif. Komnas HAM sudah menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Ternyata di belakang dua latar tersebut, yang jarang muncul ke permukaan, adalah sengketa agraria. Ada tiga periode penting, sebelum 65, antara 65 dan 67, dan 67 sampai hari ini.

Konflik agraria sudah mulai muncul sejak tahun 1942 saat Jepang memukul mundur pekebun Belanda yang lari keluar. Masyarakat masuk ke kebun atas permintaan Jepang untuk untuk kebutuhan pangan perang sekaligus atas perintah Soekarno, untuk merapatkan barisan mengambil alih kebun-kebun Belanda. Yang jarang lagi di ungkap adalah hilangnya tanah-tanah rakyat yang telah di berikan karena tekanan aparat pemerintah. Pada saat aspek legal kukuh pada 1980-an memberikan izin-izin HGU pada perkebunan. Korban mengalami kekerasan, pembunuhan, pengusiran sistematis dari tanahnya. Maka itu adalah termasuk pelanggaran HAM berat.

Untuk itu kita harus memastikan agar tidak terjadi keberulangan peristiwa pelanggaran HAM di Sumatera Utara dan memastikan rehabilitasi korban yang di usir dari tanah-tanah miliknya. Beliau juga mengatakan, mudah-mudahan pasca pidato presiden Jokowi di Jogja akan ada ruang baru bagi pengungkapan kebenaran bagi korban pelanggaran HAM berat. Maka Komnas HAM mengajak agar daerah Sumatera Utara menjadi provinsi yang lebih kondusif bagi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Penting agar hak-hak korban bisa di pulihkan agar masyarakat korban bisa hidup dengan nyaman setelah ketidak jelasan situasinya.

Bethi Ikha Omas, (Staff Ahli LPSK) menyatakan, bahwa LPSK sebagai lembaga negara memiliki payung hukum untuk mandatnya melindungi korban. Korban bisa datang melapor ke LPSK secara langsung atau melalui surat.

Suwardi (IKOHI Sumut) menyatakan bahwa korban-korban kekerasan di Sumatera Utara masih mengalami diskriminasi lipat ganda didalam proses pembangunan. Secara jangka panjang diskriminasi ini mengakibatkan kemiskinan secara struktural. Dengan adanya diskriminasi lipat ganda tersebut, sangat sulit bagi korban pelanggaran HAM berat untuk bangun dan bangkit dari kondisinya. Zulkifli Lubis (Departemen Antropologi FISIP USU), dengan materi pendekatan berbasis budaya dalam pembangunan berkeadilan.

Ada dua hal yang menjadi basis dalam diskusi ini yaitu budaya dan keadilan, hal ini menyebabkan korban pelanggaran HAM berat menjadi korban berlipat ganda. Masyarakat Indonesia harus berhijrah dari pemikiran masyarakat plural ke masyarakat multi kultural. Acara di hadiri oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Sumatera Utara, aktivis NGO, Organisasi Rakyat di Sumatera Utara, Organisasi Korban di Sumatera Utara, mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan SKPD dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

Lebih dari 700 orang dari berbagai elemen hadir, bukan hanya dari Kota Medan saja, tetapi juga masyarakat dari Simalungun, Labuhan Batu Utara, Langkat, Asahan, Deli Serdang, Binjai, dan lain-lain turut berhadir. Kegiatan di tutup dengan pemutaran film “The Look of Silent” atau “Senyap”. Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan media dan masyarakat sipil di Sumatera Utara. Tim Panitia

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas