Buka Seminar Perumahsakitan dan Hospital Expo Wagub Harapkan Persi Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) berharap Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat atas pelayanan kesehatan di tanah air dapat pulih, ditengah perkembangan teknologi dan tingginya pelayanan kesehatan di beberapa negara ASEAN saat ini.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka seminar Perumahsakitan V dan Medan Hospital Expo yang digelar Persi Sumut di Hotel Santika Dyandra Jl Maulana Lubis Medan, Rabu (25/2/2015).

Hadir dalam acara itu Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes, Ketua Persi Sumut dr Azwan Halemi Lubis SPA M.Kes, Ketua IDI Sumut Suhelmi SPB, Kakesdam I/BB Kol Taufiq SPB, MARS, Kabid Dok Kes Polda Sumut Kombes Pol Setyo, Badan Pengawas RS Indonesia dr Sumaryono Raharjo MBA, sejumlah Dirut RS di Sumut, Kadis Kesehatan Sumut dan Kota Medan dan peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Tengku Erry mengatakan, peningkatkan mutu layanan kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi RS. Kualitas tersebut akan tercapai jika Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis, dokter umum, tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan terus mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan dunia kesehatan.

Kiblat layanan kesehatan saat ini telah bergeser ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak masyarakat kita yang memilih berobat kesana. Alasannya sederhana, karena pelayanan kesehatannya lebih baik dan biayanya relatif terjangkau," sebut Erry.

Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, Persi layaknya meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan, standarisasi, perizinan dan akreditasi RS. Jika tidak, masyarakat akan tetap memilih layanan maksimal yang ditawarkan RS di beberapa negara tetangga.

Hal Ini memang tantangan buat kita. Tetapi tantangan ini juga menjadi semangat untuk melakukan perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan di tanah air," ucap Erry.

Tantangan itu, sebut Erry, akan semakin kuat ketika negara tetangga melakukan ekspansi dengan mendirikan RS di beberapa kota di Indonesia.

Dengan demikian, akses layanan akan semakin dekat dengan masyarakat. "Kondisi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jika selama ini masyarakat harus terbang menggunakan pesawat untuk berobat, kini tidak lagi.

Beberapa rumahsakit cabang dari negara tetangga sudah ada di Indonesia. Tentu masyarakat akan memilih layanan kesehatan prima dan terjangkau," papar Erry.

Erry memaparkan, jumlah RS di Sumut tercatat mencapai 212 unit. Tetapi, minat masyarakat untuk berobat ke luar negeri tetap tinggi. "Mari kita rebut kembali kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bersinergi dengan Persi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," sebut Erry.

Erry juga mengatakan, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya guna mendukung program pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang diluncurkan secara serentak pada 1 Januari 2014 lalu.

“Apa manfaat kepesertaan dalam BPJS Kesehatan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Rumahsakit juga harus berperan dalam memberikan pemahaman tentang BPJS ini,” harap Erry.

Dalam kesempatan tersebut, Erry juga menyatakan apresiasinya dengan digelar Hospital Expo V yang diyakini dapat mendorong peningkatan teknologi kesehatan.

Sementara Ketua Umum Persi Pusat DR dr Sutoto MKes mengatakan, sedikitnya 500 RS berdiri di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara nasional terus meningkat.

Seiring dengan itu, rumahsakit harus meningkatkan kualitas pelayanannnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan era JKN yang yang telah diberlakukan secara nasional, harap Sutoto.

Sutoto menyebutkan, dalam upaya mendorong peningkatan layanan kesehatan nasional, Persi Pusat telah meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali tentang regulasi tarif perpajakan rumahsakit, baik pajak upah maupun pajak alat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Rumahsakit, Rumahsakit Nirlaba dan Rumahsakit Pendidikan berhak mendapatkan subsidi intensi pajak. Tetapi ini belum mendapat respon dari pemerintah,” ujar Sutoto.

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas